Korupsi Bantuan Nelayan, Pengawasan DKP Dianggap Lemah
BINTAN (HK)- Kasus dugaan korupsi secara berjamaah yang dilakukan enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten (DKP) Bintan, merupakan bukti lemahnya pengawasan internal yang dilakukan terhadap instansi ini.
Hal itu dikemukakan oleh Pengurus Besar Kodrat Kepri Rasyid Labaga, Senin (30/7) menyikapi kasus korupsi bantuan nelayan se-Kabupaten Bintan yang menyebabkan negara mengalami kerugain miliaran rupiah.
Menurut Rasyid, korupsi yang terjadi di DKP melibatkan Kepala UPT DKP merupakan hal yang mustahil bagi Kepala Dinas DKP Bintan. Karena katanya, korupsi yang terjadi di DKP sudah berlangsung satu sampai dua tahun belakangan ini.
"Kita heran dengan korupsi ini, apakah selama ini tidak ada pengawasan, atau ada namun tetap dihajar, didiamkan atau juga korupsi ini bisa jadi dinikmati secara bersama," ujarnya.
Jika korupsi ini sudah berlangsung lama lanjut Rasyid, kenapa Kepala Dinas DKP tidak mengatahuinya. Padahal imbuhnya, kasus tersebut sudah berlangsung selama dua tahun, dan tentunya setiap dinas yang ada di lingkungan Pemkab Bintan mempunyai pengawasan internal, namun mengapa sampai dibiarkan.
Rasyid juga mengumpamakan kasus ini ibarat tidak mungkin ranting bisa hidup jika tidak ada akarnya. Artinya tidak mungkin kasus ini tidak diketahui oleh Kepala Dinasnya, karena Kepala UPT di bawah naungannya sudah ditetapkan terlebuh dahulu sebagai tersangka dan secara aturan adminsitasi Kepala DKP mengetahui hal ini.
Kasus ini paling banyak terjadi penyimpangan di tahun lalu dan belum lagi bantuan kapal nelayan yang tidak sesuai dengan bestek yang akhirnya dilemparkan tanpa pengawasan dari inatsnsi terkait. Jadi, banyak kapal bantuan nelayan yang tidak difungsikan dengan baik, karena tidak layak pakai.
"Oleh karena itu, kita berharap kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus korupsi bantuan nelayan ini sampai selesai dan menjerat pejabat-pejabat terkait untuk diadili yang terlibat melakukan perampasan uang rakyat ini," pinta Rasyid.(eza)
Menurut Rasyid, korupsi yang terjadi di DKP melibatkan Kepala UPT DKP merupakan hal yang mustahil bagi Kepala Dinas DKP Bintan. Karena katanya, korupsi yang terjadi di DKP sudah berlangsung satu sampai dua tahun belakangan ini.
"Kita heran dengan korupsi ini, apakah selama ini tidak ada pengawasan, atau ada namun tetap dihajar, didiamkan atau juga korupsi ini bisa jadi dinikmati secara bersama," ujarnya.
Jika korupsi ini sudah berlangsung lama lanjut Rasyid, kenapa Kepala Dinas DKP tidak mengatahuinya. Padahal imbuhnya, kasus tersebut sudah berlangsung selama dua tahun, dan tentunya setiap dinas yang ada di lingkungan Pemkab Bintan mempunyai pengawasan internal, namun mengapa sampai dibiarkan.
Rasyid juga mengumpamakan kasus ini ibarat tidak mungkin ranting bisa hidup jika tidak ada akarnya. Artinya tidak mungkin kasus ini tidak diketahui oleh Kepala Dinasnya, karena Kepala UPT di bawah naungannya sudah ditetapkan terlebuh dahulu sebagai tersangka dan secara aturan adminsitasi Kepala DKP mengetahui hal ini.
Kasus ini paling banyak terjadi penyimpangan di tahun lalu dan belum lagi bantuan kapal nelayan yang tidak sesuai dengan bestek yang akhirnya dilemparkan tanpa pengawasan dari inatsnsi terkait. Jadi, banyak kapal bantuan nelayan yang tidak difungsikan dengan baik, karena tidak layak pakai.
"Oleh karena itu, kita berharap kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas kasus korupsi bantuan nelayan ini sampai selesai dan menjerat pejabat-pejabat terkait untuk diadili yang terlibat melakukan perampasan uang rakyat ini," pinta Rasyid.(eza)
Sumber Berita : http://haluankepri.com/news/bintan
0 komentar:
Posting Komentar