Kadin Kecewa dengan Pemerintah
TANJUNGPINANG - Ketua Kadin Kota Tanjungpinang Bobby Jayanto kecewa dengan pemerintah. Ia mengatakan, pihak pemerintah dinilai kurang respon dan tidak mengerti terhadap keberadaan organisasi yang dipimpinnya itu. Akibatnya, pembangunan perekonomian masyarakat berjalan lambat, bahkan tidak menunjukkan adanya peningkatan yang berarti.
"Pembangunan eknomi di daerah ini boleh dikatakan lamban sekali dibandingkan daerah lain. Hal itu, karena kesadaran akan keberadaan Kadin selama ini masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mereka tidak faham apa fungsi Kadin yang sebenarnya," kata Bobby, kemaren.
Pada hal lanjutntnya, Kadin merupakan suatu wadah yang dibentuk melalui UU dan corong pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat. Namun sampai saat ini Kadin tidak pernah atau jarang sekali dilibatkan oleh pemerintah dalam peningkatan diberbagai sektor, khususnya menyangkut pembangunan perdagangan.
"Kami merasa, pemerintah menilai keberadaan Kadin ini tidak sangat penting. Pada hal di dunia manapun, peranan Kadin lebih diutamakan dan dibutuhkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Apa lagi keberadaan Kadin dibentuk melalui UU," ungkap Bobby.
Bobby mengakui, bahwa pihaknya bukan tipe orang yang mau dan suka meminta-minta (ngemis) kepada pemerintah daerah agar bisa dimanfaatkan. Konsep tersebut, sedianya sudah dimiliki oleh pemerintah secara rapi dan profesional, jika ingin melihat adanya peningkatan pembangunan serta masyarakatnya hidup lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. "Saya tidak menuding macam-macam. Namun kita masyarakat bisa lihat dan rasakan dari sektor mana peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun di daerah ini," ujarnya.
Menurut Bobby, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan serta mengusulkan sejumlah program-program untuk peningkatan perekonomian bagi masyarakat di daerah ini. Hal itu termasuk melalui usulan dalam merangsang dan meyakinkan pihak investor untuk menanamkan sahamnya di daerah ini. Tapi kenyataan tersebut tidak pernah digubris serta direspon oleh pemerintah daerah dengan baik.
"Kita sudah sering menyarankan kepada Pemerintah Daerah, namun tidak ada respon sama sekali. Akibatnya, kita pun jadi malas untuk melakukan pengembangan usaha di daerah ini," ucap Bobby.
Sebagai contoh, keberadaan listrik PLN yang dirasa minim oleh masyarakat selama ini, sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi pihak investor untuk tidak mau menanamkan sahamnya di daerah ini. Kenyataan itu sekarang, tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik hati pihak investor itu datang ke daerah.
"Sampai sekarang, apa konsep pemerintah untuk bisa mendatangkan investor ke daerah ini. Bagi saya itu tidak ada dimiliki mereka (Pemerintah). Semua itu, masyarakat juga yang akan menggung resikonya," katanya.
Dikatakan, sebagai stakeholder daerah ini, ia telah siap membantu pemerintah untuk mendatangkan investor ke daerah ini. Namun upaya tersebut perlu kesadaran dari pemerintah itu sendiri untuk merangkulnya.
"Kewajiban dunia usaha, kewajiban swasta, kewajiban Kadin dan kewajiban Pemerintah haruslah seimbang, dalam upaya sekuat tenaga peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah," ungapnya.
Bobby mencontohkan, atas usaha yang pernah dilakukan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan mendatangkan para pengusaha luar negeri seperti Malaysia ke daerah tersebut beberapa waktu lalu. Upaya itu langsung direspon oleh Pemkab Bintan melalui kesungguhan terhadap peningkatan investasi di wilayahnya.
“Menurut saya, Bintan memiliki wilayah yang luas dan prospektif. Saya pun melihat potensi Bintan dalam bidang industri, pariwisata, perikanan, pertanian, kemaritiman dan beberapa sektor pendukung lain yang terlihat sangat berpeluang untuk dikembangkan. Untuk itulah kami beserta para pengusaha dari Malaysia hadir di sini," ujarnya.(nel)
Pada hal lanjutntnya, Kadin merupakan suatu wadah yang dibentuk melalui UU dan corong pemerintah dalam memajukan perekonomian masyarakat. Namun sampai saat ini Kadin tidak pernah atau jarang sekali dilibatkan oleh pemerintah dalam peningkatan diberbagai sektor, khususnya menyangkut pembangunan perdagangan.
"Kami merasa, pemerintah menilai keberadaan Kadin ini tidak sangat penting. Pada hal di dunia manapun, peranan Kadin lebih diutamakan dan dibutuhkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Apa lagi keberadaan Kadin dibentuk melalui UU," ungkap Bobby.
Bobby mengakui, bahwa pihaknya bukan tipe orang yang mau dan suka meminta-minta (ngemis) kepada pemerintah daerah agar bisa dimanfaatkan. Konsep tersebut, sedianya sudah dimiliki oleh pemerintah secara rapi dan profesional, jika ingin melihat adanya peningkatan pembangunan serta masyarakatnya hidup lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya. "Saya tidak menuding macam-macam. Namun kita masyarakat bisa lihat dan rasakan dari sektor mana peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun di daerah ini," ujarnya.
Menurut Bobby, pihaknya sudah berkali-kali menyampaikan serta mengusulkan sejumlah program-program untuk peningkatan perekonomian bagi masyarakat di daerah ini. Hal itu termasuk melalui usulan dalam merangsang dan meyakinkan pihak investor untuk menanamkan sahamnya di daerah ini. Tapi kenyataan tersebut tidak pernah digubris serta direspon oleh pemerintah daerah dengan baik.
"Kita sudah sering menyarankan kepada Pemerintah Daerah, namun tidak ada respon sama sekali. Akibatnya, kita pun jadi malas untuk melakukan pengembangan usaha di daerah ini," ucap Bobby.
Sebagai contoh, keberadaan listrik PLN yang dirasa minim oleh masyarakat selama ini, sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi pihak investor untuk tidak mau menanamkan sahamnya di daerah ini. Kenyataan itu sekarang, tidak dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik hati pihak investor itu datang ke daerah.
"Sampai sekarang, apa konsep pemerintah untuk bisa mendatangkan investor ke daerah ini. Bagi saya itu tidak ada dimiliki mereka (Pemerintah). Semua itu, masyarakat juga yang akan menggung resikonya," katanya.
Dikatakan, sebagai stakeholder daerah ini, ia telah siap membantu pemerintah untuk mendatangkan investor ke daerah ini. Namun upaya tersebut perlu kesadaran dari pemerintah itu sendiri untuk merangkulnya.
"Kewajiban dunia usaha, kewajiban swasta, kewajiban Kadin dan kewajiban Pemerintah haruslah seimbang, dalam upaya sekuat tenaga peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah," ungapnya.
Bobby mencontohkan, atas usaha yang pernah dilakukan bagi Pemerintah Kabupaten Bintan dengan mendatangkan para pengusaha luar negeri seperti Malaysia ke daerah tersebut beberapa waktu lalu. Upaya itu langsung direspon oleh Pemkab Bintan melalui kesungguhan terhadap peningkatan investasi di wilayahnya.
“Menurut saya, Bintan memiliki wilayah yang luas dan prospektif. Saya pun melihat potensi Bintan dalam bidang industri, pariwisata, perikanan, pertanian, kemaritiman dan beberapa sektor pendukung lain yang terlihat sangat berpeluang untuk dikembangkan. Untuk itulah kami beserta para pengusaha dari Malaysia hadir di sini," ujarnya.(nel)
Sumber Berita : http://haluankepri.com/news/tanjungpinang
0 komentar:
Posting Komentar