Source: http://amronbadriza.blogspot.com/2012/10/cara-membuat-anti-copy-paste-di-blog.html#ixzz2AEpkYubF Oktober 2012 ~ Media Tambelan | Pulau Tambelan | Seputar Pulau Tambelan Kab Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Media Tambelan

Makam Sultan Abdullah Muaiyatsyah di Pulau Tambelan

Media Tambelan

Pemandangan Salah satu Pulau di Tambelan

Media Tambelan

Media Informasi seputar Tambelan

Media Tambelan

Media Informasi seputar Tambelan

Media Tambelan

Masjid Raya Tambelan Zaman Dulu

Komentar

Senin, 22 Oktober 2012

Survey Akademisi dan Mahasiswa Memprediksi Pilwako Pinang 1 Putaran

survey independen tentang elektabilitas calon walikota tanjungpinang, 2013-2018 oleh tiga kelompok akademisi di Kota Tanjungpinang. Tiga kelompok ini Gerakan Mahasiswa Peduli Tanjungpinang (GMPT), Komunitas Bakti Bangsa (KBB) dan Lembaga Kajian Publik dan Politik Lokal (LK2PPL).

Maulana, Jurubicara dari tiga kelompok dan lembaga ini kepada wartawan, Rabu (17/10) menjelaskan survey dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap Pilwako Tanjungpinang dan siapa sosok cawako yang banyak dipilih masyarakat nanti. Adapun metodologi digunakan melibatkan 425 orang diambil secara acak (multi stage random sampling), di sebar padang 4 kecamatan dan 17 kelurahan se Kota Tanjungpinang.  

Pertanyaan :

1. Jika pertanyaan saat ini dilakukan pencoblosan, pasangan yang dipilih pasangan mana?.
Hasil :
didapat pasangan nomor urut 2 mendapat 51 persen, nomor urut 1 mendapat 35 persen, pasangan urut 4 dapat 10,8 persen dan pasangan urut 3 dapat kepercayaan 2,7 persen. Dengan data ini, kami simpulkan Pilwako satu putaran, " ujar Maulana Chandra.

2. Siapakan dari pasangan yang memiliki kemampuan membangun tanjungpinang
Hasil :
Pasangan nomor urut 2 mendapat kepercayaan 54 persen, pasangan nomor urut 1 dapat kepercayaan 32 persen, pasangan nomor urut 4 dipercaya 10,54 persen dan pasangan urut 3 hanya 2,4 persen.

3.  Apakah peran parpol dan tokoh  mempengaruhi dalam memilih
Hasil :
Ternyata tidak. Semua mengacu kepada kemampuan. Dimana 81 persen menilai karena kemampuan, sisanya 10,85 persen, serta peran parpol cuma 7,7 persen," 

4. Survey juga bertanya soal manoy politik dan pengaruh dalam pemilihan. Selain itu, survey bertanya sejauhmana sosialisasi dan ketahuan pemilih soal pilwako.

Hasil :
Dari 425 responden, semua diambil dari umur 25 tahun keatas dan pemilih yang pernah dan memiliki hak suara.  " Survey melibatkan 160 relawan dan dilakukan 1-9 oktober 2012.  Dilihat dari keterwakilan pemilih,  dari latarbelakang pendidikan SD 15 persen, SMP 16 persen, SMU 48 persen, Sarjana 13 persen dan S2. 2,1 persen. Jenis kelamin responden 58 persen laki-laki dan 41,6 persen perempuan. Hasil ini merupakan data sebelum kampanye. Bagaimana hasil setelah kampanye, tentu kami belum mengetahui,"ujar maulana lagi. 

Maulana dan kawana-kawan menyatakan survey mereka tidak akan pihak dari calon yang membiayai. Kalau ada pasangan yang mendapat nilai positif, mungkin itu wajar.

" Tapi perlu diingat semua bisa saja berbeda saat pemilu nanti," ujar Suradji menimpali dari LK2PPL. (ded)

Azirwan Tidak Ikut Rapat

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengumpulkan sejumlah pejabat Kepulauan Riau, Senin (22/10/2012) di Batam. Kepala Dinas Kelautan dan Pariwisata Kepulauan Riau Azirwan tidak terlihat.
Rapat digelar di lantai V Graha Kepri. Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi terlihat di ruang rapat. Sejumlah anggota DPRD Kepri, kepala dinas, dan kepala badan terlihat hadir di rapat anggaran 2013 itu.
Namun, Azirwan tidak terlihat. Padahal, Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu instansi penting di provinsi kepulauan yang 96 persen wilayahnya terdiri dari laut itu.
Sementara seusai rapat, Sani tetap tidak bersedia berkomentar soal pengangkatan Azirwan. Ia beralasan akan makan dulu. Padahal, ia berjanji hari ini akan mengumumkan sikap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau soal pengangkatan Azirwan.
Azirwan dipidana 2,5 tahun penjara dalam kasus suap alih fungsi hutan lindung Bintan. Ia tertangkap tangan oleh KPK saat menyuap anggota DPR RI Al Amin Nasution.


Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri Mundur

Jabatan mantan narapidana kasus korupsi Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri berakhir setelah dirinya menyatakan mundur.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan itu mengundurkan diri per hari ini, Senin (22/10/2012).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan demikian melalui pesan singkatnya Jakarta, Senin (22/10/2012). "Azirwan siang ini akhirnya mundur," ungkapnya.
Menurut keterangannya, Gubernur Kepri, Muhammad Sani telah terima pengunduran diri Azirwan.
Pengunduran diri Azirwan pun sudah dilaporkan kepada Mendagri, Gamawan Fauzi.
"Tiga hari kedepan disiapkan penggantinya," terang dia.
Pengunduran diri Azirwan ini juga disampaikan Gubernur Kepri, Muhammad Sani, dalam konferensi pers beberapa menit yang dilakukan di lantai 5 gedung Graha Kepri, Senin (22/10/2012) sore.
Ia menjelaskan pula akan mengangkat pejabat pengganti Azirwan dalam waktu dekat baik mengangkat pejabat sementara atau tetap.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri sudah berbicara dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) M Sani terkait posisi Azirwan yang kontroversial. Penempatan Azirwan selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pun diminta untuk dipertimbangkan lagi.
"Mendagri sudah berbicara langsung dan telah mendiskusikan dengan Pak Gubernur, akan meninjau kembali jabatan yang bersangkutan (Azirwan) selaku kepala dinas," kata jubir Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Jumat (19/10/2012).
Sebagai diketahui, Azirwan dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama puluhan pejabat eselon dua dan tiga lainnya oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, pada tanggal 8 Maret 2012 lalu.
Dalam catatan ICW, pada 1 September 2008, Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. Azirwan dinyatakan telah terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Al Amin Nasution dalam perkara alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.
Selepas dari penjara pada tahun 2010, Azirwan dilaporkan tidak memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan, namun bertindak sebagai salah satu komisaris di Badan Usaha Milik Daerah setempat.

Senin, 15 Oktober 2012

Jumat, 05 Oktober 2012

Tambol Tambelan




Tanjungpinang

Batam Pos » Batam