Kelaka Kanak tambelan

                                                     Buku " Kelaka Kanak Tambelan"

Group Komunitas Masyarakat Tambelan Indonesia  yang merupakan salah satu group yang sangat aspiratif dan informative terhadap perkembangan situasi terkini telah ikut meramaikan dunia maya. Sejak berkembangnya dunia informasi yang kita kenal dengan nama jejaring social, banyak sekali perubahan yang telah terjadi, tidak hanya dari aspek positif bahkan aspek negatifpun kerap terjadi.

Terlepas dari semua yang ada di jejaring sosial, namun group komunitas masyarakat tambelan Indonesia telah ikut mewarnai dunia jejaring social ini dengan memberikan berbagai informasi.  Kepedulian group ini terhadap situasi dan kondisi terkini masyarakat tambelan telah menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap saat bahkan setiap detik selalu ada yang memberikan info terkini  tentang situasi dan kondisi masyarakat tambelan.

Beragam informasi yang mengisi kolom group ini, mulai dari berita duka, berita info mudik lebaran, berita makanan khas tambelan yang lebih dikenal dengan nama tambol khas tambelan  bahkan  yang paling menarik dari group ini adalah bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi di group ini adalah bahasa melayu tambelan. 

Hadirnya group ini di jejaring social semoga dapat menjadi jembatan emas bagi masyarakat tambelan yang ada diseluruh indoensia dimanapun mereka berada untuk saling sapa, saling kenal dan saling berbagi informasi.  Mari kita eratkan kembali tali persaudaraan kita dan jadikan group ini sebagai pemersatu kita kini dan nanti.  

Read More

Survey Akademisi dan Mahasiswa Memprediksi Pilwako Pinang 1 Putaran

survey independen tentang elektabilitas calon walikota tanjungpinang, 2013-2018 oleh tiga kelompok akademisi di Kota Tanjungpinang. Tiga kelompok ini Gerakan Mahasiswa Peduli Tanjungpinang (GMPT), Komunitas Bakti Bangsa (KBB) dan Lembaga Kajian Publik dan Politik Lokal (LK2PPL).

Maulana, Jurubicara dari tiga kelompok dan lembaga ini kepada wartawan, Rabu (17/10) menjelaskan survey dilakukan untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap Pilwako Tanjungpinang dan siapa sosok cawako yang banyak dipilih masyarakat nanti. Adapun metodologi digunakan melibatkan 425 orang diambil secara acak (multi stage random sampling), di sebar padang 4 kecamatan dan 17 kelurahan se Kota Tanjungpinang.  

Pertanyaan :

1. Jika pertanyaan saat ini dilakukan pencoblosan, pasangan yang dipilih pasangan mana?.
Hasil :
didapat pasangan nomor urut 2 mendapat 51 persen, nomor urut 1 mendapat 35 persen, pasangan urut 4 dapat 10,8 persen dan pasangan urut 3 dapat kepercayaan 2,7 persen. Dengan data ini, kami simpulkan Pilwako satu putaran, " ujar Maulana Chandra.

2. Siapakan dari pasangan yang memiliki kemampuan membangun tanjungpinang
Hasil :
Pasangan nomor urut 2 mendapat kepercayaan 54 persen, pasangan nomor urut 1 dapat kepercayaan 32 persen, pasangan nomor urut 4 dipercaya 10,54 persen dan pasangan urut 3 hanya 2,4 persen.

3.  Apakah peran parpol dan tokoh  mempengaruhi dalam memilih
Hasil :
Ternyata tidak. Semua mengacu kepada kemampuan. Dimana 81 persen menilai karena kemampuan, sisanya 10,85 persen, serta peran parpol cuma 7,7 persen," 

4. Survey juga bertanya soal manoy politik dan pengaruh dalam pemilihan. Selain itu, survey bertanya sejauhmana sosialisasi dan ketahuan pemilih soal pilwako.

Hasil :
Dari 425 responden, semua diambil dari umur 25 tahun keatas dan pemilih yang pernah dan memiliki hak suara.  " Survey melibatkan 160 relawan dan dilakukan 1-9 oktober 2012.  Dilihat dari keterwakilan pemilih,  dari latarbelakang pendidikan SD 15 persen, SMP 16 persen, SMU 48 persen, Sarjana 13 persen dan S2. 2,1 persen. Jenis kelamin responden 58 persen laki-laki dan 41,6 persen perempuan. Hasil ini merupakan data sebelum kampanye. Bagaimana hasil setelah kampanye, tentu kami belum mengetahui,"ujar maulana lagi. 

Maulana dan kawana-kawan menyatakan survey mereka tidak akan pihak dari calon yang membiayai. Kalau ada pasangan yang mendapat nilai positif, mungkin itu wajar.

" Tapi perlu diingat semua bisa saja berbeda saat pemilu nanti," ujar Suradji menimpali dari LK2PPL. (ded)

Read More

Azirwan Tidak Ikut Rapat

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani mengumpulkan sejumlah pejabat Kepulauan Riau, Senin (22/10/2012) di Batam. Kepala Dinas Kelautan dan Pariwisata Kepulauan Riau Azirwan tidak terlihat.
Rapat digelar di lantai V Graha Kepri. Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi terlihat di ruang rapat. Sejumlah anggota DPRD Kepri, kepala dinas, dan kepala badan terlihat hadir di rapat anggaran 2013 itu.
Namun, Azirwan tidak terlihat. Padahal, Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu instansi penting di provinsi kepulauan yang 96 persen wilayahnya terdiri dari laut itu.
Sementara seusai rapat, Sani tetap tidak bersedia berkomentar soal pengangkatan Azirwan. Ia beralasan akan makan dulu. Padahal, ia berjanji hari ini akan mengumumkan sikap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau soal pengangkatan Azirwan.
Azirwan dipidana 2,5 tahun penjara dalam kasus suap alih fungsi hutan lindung Bintan. Ia tertangkap tangan oleh KPK saat menyuap anggota DPR RI Al Amin Nasution.

Read More

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri Mundur

Jabatan mantan narapidana kasus korupsi Azirwan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kepri berakhir setelah dirinya menyatakan mundur.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan itu mengundurkan diri per hari ini, Senin (22/10/2012).
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan demikian melalui pesan singkatnya Jakarta, Senin (22/10/2012). "Azirwan siang ini akhirnya mundur," ungkapnya.
Menurut keterangannya, Gubernur Kepri, Muhammad Sani telah terima pengunduran diri Azirwan.
Pengunduran diri Azirwan pun sudah dilaporkan kepada Mendagri, Gamawan Fauzi.
"Tiga hari kedepan disiapkan penggantinya," terang dia.
Pengunduran diri Azirwan ini juga disampaikan Gubernur Kepri, Muhammad Sani, dalam konferensi pers beberapa menit yang dilakukan di lantai 5 gedung Graha Kepri, Senin (22/10/2012) sore.
Ia menjelaskan pula akan mengangkat pejabat pengganti Azirwan dalam waktu dekat baik mengangkat pejabat sementara atau tetap.
Sebelumnya diberitakan, Mendagri sudah berbicara dengan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) M Sani terkait posisi Azirwan yang kontroversial. Penempatan Azirwan selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pun diminta untuk dipertimbangkan lagi.
"Mendagri sudah berbicara langsung dan telah mendiskusikan dengan Pak Gubernur, akan meninjau kembali jabatan yang bersangkutan (Azirwan) selaku kepala dinas," kata jubir Kemendagri Reydonnyzar Moenek, Jumat (19/10/2012).
Sebagai diketahui, Azirwan dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan bersama puluhan pejabat eselon dua dan tiga lainnya oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, pada tanggal 8 Maret 2012 lalu.
Dalam catatan ICW, pada 1 September 2008, Azirwan divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider tiga bulan kurungan penjara. Azirwan dinyatakan telah terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Al Amin Nasution dalam perkara alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.
Selepas dari penjara pada tahun 2010, Azirwan dilaporkan tidak memiliki jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bintan, namun bertindak sebagai salah satu komisaris di Badan Usaha Milik Daerah setempat.

Read More

Kepulauan Tambelan Riau Jadi Taman Laut Nasional ~ Media Tambelan | Pulau Tambelan | Seputar Pulau Tambelan Kab Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Tambelan Riau Jadi Taman Laut Nasional ~ Media Tambelan | Pulau Tambelan | Seputar Pulau Tambelan Kab Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Read More

Tambol Tambelan

Read More

Kepulauan Tambelan Riau Jadi Taman Laut Nasional

Kepulauan Tambelan Riau Jadi Taman Laut Nasional

Jurnas.com | KEPULAUAN Tambelan di wilayah Kepulauan Riau (Kepri) rencananya akan dijadikan sebagai Taman Laut Nasional. Oleh karena itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan akan melakukan uji kelayakan di Kepulauan Tambelan dalam waktu dekat ini.

"Pulau tersebut diusulkan pemerintah daerah setempat untuk menjadi tamanlaut nasional. Kami juga diminta untuk mengkaji kepulauan tersebut tentunyadengan segala aturan yang sudah ditetapkan,” kata Dirhamsyah, kordinator Ekspedisi Natuna LIPI di Jakarta, Kamis (28/10).

Keputusan untuk menetapkan Kepulauan Tambelan sebagai Taman Laut Nasional, katanya, didasari oleh pertimbangan adanya beberapa habitat laut di Kepulauan Tambelan yang rentan mengalami kepunahan seperti Dugong (ikan duyung) di pulau Bintan Timur dan Barat.

Oleh karena itu, ia mengatakan LIPI ditargetkan untuk menghasilkan 25 tulisan ilmiah yang nantinya akan dipublikasikan pada jurnal ilmiah baik berskala nasional dan internasional. "Kami telah mengundang Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk meminta tanggapan atas hasil penelitian LIPI pada bulan Desember 2010 mendatang,"katanya.

Read More

Memasang Lay Out Scroller

Script ini hampir sama dengan efek marquee yang biasa blogger gunakan, hanya saja bedanya adalah pada tampilannya yang berjala menggulung / scroll dari bawah ke atas kemudian berhenti yang seolah-olah memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk membaca pesan atau tulisan tang terdapat didalam kotak lay out tersebut.
Cara Pasangnya tinggal masuk menu Rancangan-Elemen Laman-pilih Tambah Gadget yang berada di sidebar kiri ,kanan atau bawah dan atas juga boleh-HTML/JavaScript- paste kode dibawah ini :

Read more: Memasang Lay Out Scroller | Mas Bugie [dot] com http://www.masbugie.com/2012/01/memasang-lay-out-scroller.html#ixzz23Uk4ChkM

Read More

Testimoni Antasari, Istana Jangan Kebakaran jenggot

JAKARTA – Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Harri Purwanto mangatakan aparat penegak hukum wajib mengusut pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memimpin rapat untuk membahas skenario pencairan dana Rp6,7 triliun untuk Bank Century.

”Aparat penegak hukum harus menelesuri apa yang menjadi testimoni Antasari,” kata Harri saat berbincang dengan Okezone, Minggu, (12/8/2012).

Dia mengatakan pihak istana seharusnya tidak panik dengan pernyataan Antasari, jika apa yang diucapkan mantan orang nomor satu di KPK itu tidak benar.

“Pihak istana jangan kebakaran jenggot, kalau memang SBY merasa tidak terlibat. Karena bukti-bukti sebelumnya kan sudah dibeberkan dari 100 orang yang diperiksa. Tinggal pembuktian dan fakta-fakta dari hasil penyidikan apakah bailout bank century mengarah kepada keterlibatan pihak istana,” tuturnya.

SBY sebagai kepala negara, lanjut Harri, sangat mustahil tidak mengetahui akan adanya bailout bank century. Kalau sampai SBY tidak mengetahui dan seakan tidak memahami situasi bailout bank century, maka SBY bukan kepala negara.

“Dengan kata lain SBY coba lari dari tanggungjawabnya. Maka kekuasaan SBY tidak sah karena tidak memiliki keberanian untuk mengakui bahwa bailout bank century adalah kebijakan pemerintahannya,” tukasnya.


Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam, Andi Arief, membantah pernyataan mantan Ketua KPK, Antazari Azhar mengenai pertemuan di Istana Negara untuk membahas skenario pencairan dana Bank Century senilai Rp6,7 triliun.

“Sekali lagi Antasari telah melakukan pengakuan yang membohongi publik. Semua pertemuan yang dilakukan presiden selain tematis dan substantif, materinya selalu terdokumentasi secara internal, dan publik juga bisa mengikuti melalui peliputan media masa. Silakan masyarakat mengecek pertemuan 9 Oktober 2008 itu melalui media massa yang sekarang arsipnya masih ada,” kata Andi Arief, Jumat 10 Agustus lalu.

Sementara pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra, menilai, untuk membuktikan kebenaran apa yang dikatakan Antasari dan Andi Arief bukanlah hal yang sulit.

"Lalu dibuktikan hadir atau tidaknya. Itu kan dokumen publik," ucap Saldi, Sabtu 12 Agustus kemarin.
(ydh)

Read More

Jusuf Kalla: Antasari Silakan Bicara di Pengadilan

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar agar membongkar pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para pejabat terkait skenario pencairan bailout Bank Century di pengadilan.

"Antasari biar dipanggil DPR atau di pengadilan untuk berbicara di sana," ujar JK, sapaan Jusuf Kalla, usai mengunjungi korban kebakaran di Tambora, Jakarta Barat, Selasa (14/8/2012).

JK mengaku tak hadir dalam pertemuan yang dilakukan pada 9 Oktober 2008 di Istana Negara, Jakarta. "Saya enggak hadir," katanya.

Selain itu, JK juga tak mengetahui kebenaran terkait adanya pembicaraan pencairan bailout Bank Century tersebut.

Sebagaimana diberitakan dalam penjelasan di tayangan Metro Realitas Rabu, 8 Agustus 2012, Antasari mengaku pernah diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana pada Oktober 2008 saat masih menjabat sebagai Ketua KPK.

Antasari diundang untuk membahas rencana pemberian dana talangan Bank Century karena pemerintah sudah menyadari akan adanya dampak hukum atas kebijakan bailout yang rawan penyimpangan itu.

Selain Antasari, hadir juga beberapa pejabat negara lainnya, seperti Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Gubernur BI Boediono, Andi Mallarangeng, dan Denny Indrayana.

Namun Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengaku dirinya tidak mengetahui dan tidak mengingat adanya pertemuan antara Presiden SBY dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang membahas penyelamatan bank bermasalah di Istana.

"Saya tidak tahu apa yang dimaksud dan saya juga enggak ingat ada pertemuan seperti itu," ujar Andi, Kamis 9 Agustus 2012.

Sementara, Denny Indrayana menuding Antasari mencari sensasi dengan mengeluarkan statemen seperti itu.

"Ini bulan Puasa. Di bulan lain saja tidak boleh kita bohong, apalagi dibulan suci ini. Saya sarankan janganlah menyebar sensasi dengan fitnah," kata Denny, Jumat 10 Agustus 2012.

Read More